tinomaria.com – Jakarta – Legalisasi ganja di Thailand, yang awalnya diharapkan menjadi daya tarik wisata, justru menimbulkan masalah di Phuket, destinasi wisata paling populer di negara tersebut. Alih-alih menarik minat wisatawan, penggunaan ganja yang bebas di tempat umum justru memicu keluhan dan dampak negatif terhadap sektor pariwisata.
Banyaknya laporan keluhan mendorong perusahaan wisata di Phuket untuk mengusulkan penerapan zonasi penggunaan ganja. Seperti yang dilansir Bangkok Post pada Jumat, 20 Juni 2025, penggunaan ganja yang meluas di pulau tersebut, dengan 1.500 toko ganja resmi, telah berdampak buruk terhadap citra pariwisata Thailand. Menanggapi hal ini, pejabat setempat mengadakan pertemuan dengan perwakilan sektor swasta pada Kamis, 19 Juni 2025. Senator Parinya Wongcherdkwan turut menerima keluhan publik mengenai penggunaan ganja di area wisata seperti Patong.
Kekhawatiran utama muncul dari wisatawan keluarga. Penduduk Phuket melaporkan banyak keluarga menghindari beberapa lokasi karena aroma ganja dan penjualan makanan yang mengandung ganja, seperti kue, brownies, dan jeli. Hal ini sangat berbahaya bagi anak-anak yang mungkin tanpa sengaja mengonsumsinya. Dalam berbagai penggerebekan bersama petugas kesehatan masyarakat, polisi dari kantor polisi Patong berhasil menemukan dan menangkap banyak operator toko yang menjual produk-produk tersebut tanpa izin. Bahkan, beberapa toko yang telah memiliki izin pun menghadapi keluhan dari restoran di sekitarnya, demikian disampaikan Satjapon Thongsom, wakil ketua Kamar Dagang Phuket. Asosiasi Turis Phuket menambahkan bahwa agen tur di berbagai negara telah melaporkan penurunan minat wisatawan keluarga ke Thailand, yang kini dikaitkan dengan penggunaan ganja yang tinggi.
Untuk mengatasi permasalahan ini, sektor swasta mengusulkan peningkatan kontrol terhadap penggunaan ganja, termasuk pembatasan jumlah lokasi yang diperbolehkan untuk mengonsumsi ganja. Menurut kantor kesehatan masyarakat provinsi, terdapat 1.495 toko ganja di Phuket, yang tersebar di distrik Muang (752), Kathu (520), dan Thalang (223).
Thailand menjadi negara pertama di Asia yang mendekriminalisasi ganja pada tahun 2022. Namun, tiga tahun kemudian, kekurangan regulasi dan undang-undang yang jelas menyebabkan kekacauan. Keinginan pemimpin Partai Bhumjaithai (BJT), Anutin Charnvirakul, saat menjabat sebagai menteri kesehatan masyarakat untuk menciptakan ekonomi ganja dengan mengeluarkan pengumuman menteri yang menghapus ganja dari daftar narkotika, tampaknya belum membuahkan hasil yang diharapkan. Kekisruhan politik saat ini tampaknya juga turut mempersulit penyelesaian masalah regulasi ganja. Pada Mei lalu, Menteri Kesehatan Masyarakat Somsak Thepsutin menyatakan bahwa jika versi undang-undang Partai Pheu Thai yang berkuasa disahkan, pengguna ganja akan diwajibkan memiliki sertifikat medis untuk memastikan penggunaannya hanya untuk tujuan medis.
